Tampilkan postingan dengan label Negara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Negara. Tampilkan semua postingan

Jumat, 07 Oktober 2011

Kerugian Negara Atas Asian Agri Lebih Besar

,
Ilustrasi uang rupiah (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
BERITA TERKAIT
  • Dirjen Pajak Teliti Beda Tunggakan Asian Agri
  • Empat Modus Asian Agri Tunggak Pajak
  • BPKP: Asian Agri Rugikan Negara 1,29 Triliun
  • Vincent Beberkan Kasus Pajak Asian Agri
  • Satgas Pantau Sidang Asian Agri

VIVAnews - Kepala Subdirektorat Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Juniver Sinaga, mengatakan jika diberikan kesempatan lebih dari 40 hari kerja dalam mengaudit Asian Agri Group, maka bisa mengungkap kerugian negara yang lebih besar.

Asian Agri Grup adalah induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik pengusaha Sukanto Tanoto.

"Kalau diberikan waktu lebih, akan lebih banyak lagi kerugiannya. Dari pengalaman saya melakukan investigasi, maka akan terungkap lebih banyak lagi," ujarnya saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan terdakwa Suwir Laut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 6 Oktober 2011.

Hasil audit investigasi BPKP atas perintah penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kata dia, telah menemukan kerugian negara sebesar Rp1,29 triliun. Investigasi ini dibatasi 40 hari kerja sebagaimana perintah pengadilan yang meminta penghitungan kerugian negara atas kasus pajak Asian Agri Group.

"Kami melakukan pemeriksaan dokumen terkait kasus Asian Agri Group, kemudian memeriksa BAP penyidik dan resume dari penyidik," kata Juniver.

Juniver mengatakan, audit forensik ini dibatasi terhadap dokumen-dokumen kasus pajak di 14 perusahaan milik Asian Agri Group. Berdasarkan penyidikan, manipulasi pajak diduga terjadi dalam SPT Pajak Asian Agri Group pada kurun waktu 2002 hingga 2005. Terdapat 4 modus manipulasi pajak yang ditemukan. "Di luar itu tidak kami periksa," ungkapnya.

Kuasa hukum terdakwa, Muhammad Assegaf mempersoalkan mengapa audit tersebut terbatas pada data-data yang disediakan penyidik. "Mengapa BPKP tidak memeriksa sendiri dokumen-dokumen yang lain," tanya Assegaf.

Menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa, Juniver menyatakan, BPKP tidak boleh sembarangan memeriksa dokumen. Terkait perintah majelis hakim, maka data yang diperiksa harus fokus pada bukti-bukti kerugian negara. "Kami tidak boleh mengambil data yang baru," jawab Juniver.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa tax manager Asian Agri, Suwir Laut dengan pasal 39 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Pajak.

Suwir Laut diduga telah menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap untuk tahun pajak 2002 hingga 2005. Akibat kekeliruan ini menimbulkan kerugian negara Rp1,296 triliun. Ancaman hukumannya paling sedikit 6 tahun penjara. (adi)

Read more

Rabu, 05 Oktober 2011

Negara Terbaik untuk Bisnis, Bagaimana RI?

,
Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang (VIVAnews/Muhamad Solihin)
BERITA TERKAIT
  • Bank Dunia: 2012, Indonesia Tumbuh 6,3%
  • Negara-negara Terbaik untuk Bisnis
  • BKPM: Fondasi Ekonomi Indonesia Kuat
  • Modal RI di Tengah Krisis Global
  • Hatta: Ekonomi Indonesia Waspada

VIVAnews - Majalah Forbes menempatkan Kanada sebagai negara terbaik untuk bisnis. Kanada mengalahkan negara-negara Amerika Serikat dan Eropa yang tengah dilanda resesi.

Dalam penetapan ini, Forbes mempertimbangkan beberapa faktor, seperti pajak, hak milik, inovasi, teknologi, korupsi, kebebasan (pribadi, perdagangan, dan moneter), perlindungan investor, dan kinerja pasar saham.

Di Asia Tenggara, peringkat terbaik justru ditempati Singapura. Negara yang pada 2010 lalu tumbuh 14,5 persen dan memiliki rata-rata pendapatan per kapita US.600. Secara keseluruhan, Singapura menempati posisi ke enam setelah Kanada, Selandia Baru, Hong Kong, Irlandia, dan Denmark.

Singapura memiliki ekonomi pasar bebas yang sangat maju dan sukses. "Ia sangat terbuka dan bebas korupsi, harga yang stabil, dan PDB per kapita lebih tinggi dari sebagian besar negara maju," tulis laporan Forbes.

Perekonomian Singapura sangat tergantung pada ekspor, terutama barang elektronik, produk-produk teknologi informasi, dan farmasi. Sektor jasa keuangan juga tumbuh cepat. Pertumbuhan PDB riil rata-rata 7,1 persen antara 2004 hingga 2007. Pertumbuhan ekonomi 2009 hanya 1,3 persen sebagai akibat dari krisis keuangan global, namun rebound hampir 14,7 persen pada 2010.

"Singapura telah menarik investasi besar dalam produksi farmasi dan teknologi medis. Mereka akan melanjutkan upaya untuk mendirikan Singapura sebagai pusat keuangan Asia Tenggara dan teknologi tinggi."

Selanjutnya adalah Malaysia yang menduduki peringkat ke 34. Malaysia memiliki pertumbuhan ekonomi 7,2 persen dan pendapatan per kapita US.700. Negara berpenghasilan menengah ini telah mengubah dirinya sejak 1970 dari produsen bahan mentah menjadi ekonomi multi sektor.

Di bawah Perdana Menteri Najib saat ini, Malaysia berusaha mencapai status yang berpenghasilan tinggi pada 2020, dan terus bergerak lebih jauh dengan memberi nilai tambah dengan menarik investasi di bidang keuangan Islam, industri teknologi tinggi, bioteknologi, dan jasa.

Pemerintahan Najib juga melanjutkan upaya meningkatkan permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada ekspor. Namun demikian, ekspor --khususnya elektronik, minyak dan gas, kelapa sawit, dan karet-- tetap menjadi penggerak yang signifikan pada perekonomian. Sebagai pengekspor minyak dan gas, Malaysia memiliki keuntungan dari harga energi dunia lebih tinggi. Meski demikian, meningkatnya biaya bensin dan solar dalam negeri memaksa pemerintah disaring memotong subsidi bahan bakar.

"Pemerintah juga berusaha mengurangi ketergantungan pada produsen minyak negara Petronas, yang memasok lebih dari 40 persen dari pendapatan pemerintah," tulis keretangan itu.

Sementara itu Thailand menempati posisi ke 66. Dengan infrastruktur yang dikembangkan, perekonomian bebas, kebijakan pro-investasi, dan industri ekspor yang kuat, Thailand menikmati pertumbuhan yang solid 2000-2007 rata-rata lebih dari 4 persen per tahun, sejak pulih dari krisis keuangan Asia 1997-1998.

Ekspor Thailand yang sebagian besar mesin dan komponen elektronik, komoditas pertanian, dan perhiasan, terus mendorong perekonomian. Krisis keuangan global 2008-2009 sangat mengurangi ekspor Thailand. Pada 2009, perekonomian mengalami kontraksi 2,2 persen. Pada 2010, ekonomi Thailand tumbuh 7,6 persen, laju tercepat sejak 1995, karena ekspor rebound dari tingkat depresi 2009.

Protes antipemerintah selama Maret-Mei telah berdampak sementara pada kepercayaan bisnis. Sektor pariwisata terpukul keras selama protes berlangsung. Namun, pemulihan yang cepat membantu meningkatkan kepercayaan. Pasar saham Thailand tumbuh hampir 5 persen selama periode tiga-bulan pertama tahun ini. "Perekonomian Thailand mungkin akan terus tumbuh dengan baik pada 2011."

Sementara itu Indonesia menduduki peringkat ke 75 dari 134 negara tujuan bisnis terbaik. Indonesia telah melewati krisis keuangan global relatif lancar karena ketergantungan pada konsumsi domestik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan investasi baik oleh investor lokal maupun asing juga mendukung pertumbuhan yang solid.

Meskipun pertumbuhan ekonomi pada 2009 hanya 4,5 persen jauh lebih rendah dari rata-rata 6 persen sejak krisis 2008, pada 2010 pertumbuhan kembali ke tingkat 6 persen. Selama resesi, Indonesia mengungguli sebagian besar tetangga regional. Pemerintahan Yudhoyono telah membuat kemajuan ekonomi dengan memperkenalkan reformasi signifikan di sektor keuangan, termasuk pajak, bea cukai, dan penggunaan superivisi pada lembaga keuangan dan pasar modal.

Rasio utang terhadap PDB dalam beberapa tahun terakhir terus menurun karena pertumbuhan PDB yang semakin kuat dan penata layanan fiskal yang sehat. Kondisi  ini membuat dua dari tiga lembaga kredit terkemuka meng-upgrade peringkat kredit utang Indonesia satu level di bawah investment grade.

"Sayangnya Indonesia masih berjuang dengan kemiskinan dan pengangguran, korupsi, infrastruktur, peraturan lingkungan yang kompleks, serta distribusi sumber daya yang tidak merata," tulis Forbes. (eh)

Read more

BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp7,7 T

,
Ketua BPK Hadi Purnomo (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)
BERITA TERKAIT
  • BPK Tak Puas Kinerja Keuangan Pemerintah
  • Alasan Skor Audit Keuangan Polri Tertinggi
  • Temuan BPK Soal Kerugian Rp249 M Diabaikan
  • Laporan Keuangan Daerah Tak Wajar Meningkat
  • BPK: Semester II, Negara Rugi Rp3,87 Triliun

VIVAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan pihaknya menemukan sebanyak 3.463 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,71 triliun. Temuan itu merupakan hasi laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2011.

Hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS I tahun 2011 tersebut memeriksa sebanyak 11.430 kasus senilai Rp26,68 triliun.

"Dari total temuan BPK tersebut, sebanyak 3.463 kasus senilai Rp7,71 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan," kata Ketua BPK, Hadi Purnomo, dalam sambutan di Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Hadi mengatakan, dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp7,71 triliun tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp136,77 miliar selama proses pemeriksaan entitas yang diperiksa.

Selain itu, BPK mengungkapkan temuan pemeriksaan lain berupa ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektivan yang mencapai 7.967 kasus senilai Rp18,96 triliun. "BPK juga menemukan berbagai kelemahan administrasi dan Sistem Pengendalian Internal (SPI)," terangnya.

Dalam melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), BPK setidaknya menemukan 899 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan 1.251 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Hadi menjelaskan, nilai temuan tersebut sebesar Rp5,89 triliun yang terdiri atas kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan. "Dan ketidakefektivan yang dapat dinilai dengan uang," ujarnya.

Selain temuan yang dapat dinilai dengan uang tersebut, dia melanjutkan, BPK juga menilai adanya kelemahan dalam SPI dan administrasi yang memerlukan perbaikan SPI atau tindakan administratif.

Untuk diketahui, total objek pemeriksaan BPK dalam semester I-2011 itu sebanyak 682 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 460 objek pemeriksaan, pemeriksaan kinerja sebanyak 14 objek pemeriksaan, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Sebanyak 208 objek pemeriksaan.

Objek pemeriksaan keuangan meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan badan lainnya termasuk BUMN. (art)

Read more
 

Blog Berita Online Copyright © 2011 -- Template created by O Pregador -- Powered by Blogger