Dipanggil SBY, Hatta Hindari Bahas Reshuffle

SBY dan Hatta Rajasa (Antara/ Prasetyo Utomo)

BERITA TERKAIT

• PDIP: Reshuffle, Pertaruhan Bagi SBY
• Staf Khusus SBY Juga Kena Isu Perombakan
• PPP Usulkan Sejumlah Posisi Kena Reshuffle
• Reshuffle, Koalisi Segera Diajak Rembuk
• PKS: Menteri Baru Tak Jamin Perbaikan Kinerja

VIVAnews - Terkait kunjungannya ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, tadi malam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memilih mengomentari hal lain di luar reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Pemanggilan menteri ke kediaman SBY dianggap sesuatu biasa.

"Hah? saya gak bicara soal itu, sudah lah, yang lain saja bicaranya," elak Hatta Rajasa di kantornya, Jakarta, Jumat, 7 Oktober 2011.

Seperti diketahui, SBY telah menghembuskan wacana reshuffle kabinet yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Selama dua hari terakhir, SBY bahkan berkantor di rumahnya guna mematangkan rencana perombakan tersebut.

Hatta mengatakan, jika Menko bertemu dengan presiden, itu setiap saat. "Kalau namanya menteri perekonomian begitu, menteri lain juga begitu, sama, tidak ada masalah," kata dia.

Perihal rencana reshuffle, Hatta menjelaskan bahwa hingga saat ini diperkirakan belum ada satupun ketua partai yang dipanggil presiden untuk membicarakan hal tersebut.

Pun, pada kunjungannya semalam, tidak dalam kapasitas sebagai ketua partai. "Saya tidak dipanggil ke Cikeas sebagai seorang ketua partai, tidak. Kawan-kawan juga tahu saya jarang bicara soal partai, sudah tahu lah, saya paling tidak mau. Kalau saya sedang pake baju biru orang partai baru ngomong politik," tuturnya.

Sehari sebelumnya, sekitar pukul 16.00 WIB, SBY beserta Wakil Presiden Boediono dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi berkumpul di Cikeas. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparinga, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan untuk mematangkan perombakan kabinet.

Sebagai informasi, sejumlah menteri ekonomi di KIB jilid II kabarnya akan terkena perombakan dalam reshuffle kali ini. Sejumlah nama-nama yang banyak beredar akan diganti adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Z Saleh, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Sementara Freddy Numberi yang kini menjadi menteri perhubungan dikabarkan hanya akan terkena rotasi jabatan.(adi)

Read more

Hatta Keluhkan Lambannya Aksi Korporasi BUMN

Kantor Kementerian BUMN  

BERITA TERKAIT

• Menteri Hatta: BUMN Rugi Harus Ditutup
• Inilah Pemenang Annual Report Award 2010
• Larang Parsel Lebaran, BUMN Tak Mau Dicurigai
• 10 BUMN Berkapitalisasi Pasar Terbesar
• Ini BUMN Paling Untung

VIVAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai banyaknya aturan pemerintah menyangkut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan perusahaan pemerintah lambat dalam menjalankan aksi korporasinya. 

"Kinerja BUMN belum optimal. Banyak yang dibenahi, bagaimana mengelola  raksasa-raksasa yang besar. BUMN Asia itu size-nya sama dengan BUMN kita," kata Hatta yang menjabat sebagai Menteri BUMN Ad Interim di sela seminar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2011.

Hatta mengungkapkan, aturan yang bersinggungan dengan BUMN di antaranya Undang-undang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU bersifat sektoral, UU BUMN, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Tindak Pidana Korupsi, serta aturan menyangkut pengelolaan dan tanggung jawab negara.

Semua aturan yang ada tersebut, dinilai Hatta sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan perusahaan pelat merah tidak bisa leluasa menjalankan bisnisnya.

"Korporat tidak bisa melakukan aksi korporasi dengan cepat karena playing field-nya tidak sama," kata Hatta.

Hatta menilai, BUMN seharusnya menjadi perusahaan-perusahaan yang mampu berdaya saing lewat level of playing field yang sama dengan kalangan swasta. "Praktiknya harus penuhi standar internasional. Kalau ini tidak diselesaikan, kecepatan dan keberanian untuk mengambil keputusan akan jadi persoalan yang besar," ujar Hatta.

Hatta melanjutkan, persoalan mendasar yang terjadi di Kementerian BUMN saat ini adalah transformasi budaya kerja terkait peran kepemimpinan.

"Saya sebagai Menteri Ad Interim BUMN kesulitan mencari direksi BUMN. Tantangannya, harus memiliki lembaga assessment yang sangat kredibel, tidak diintervensi mana pun. Kalau diintervensi parpol dan tangan-tangan pemerintah, leadership rapuh. Jauhi itu, kalau kita mau membenahi BUMN," kata Hatta.

Hatta berharap agar seluruh pihak bisa menganggap upaya restrukturisasi di BUMN sebagai sesuatu hal yang penting. "Harus bisa. Kita harus menuju kepada IPO (penawaran umum perdana saham), sehingga pasar modal semakin kuat, sehingga lebih transparan dan akuntabel," tegas Hatta. (art)

Read more